Archives

• Vol. 12 No. 1 (2020)
• 

  Hadharah

  Vol. 1 No. 01 (2020)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum tanah bekas eigendom
  verponding yang tidak dikonversi sesuai dengan peraturan konversi dan untuk
  mengetahu bagaimanakah kekuatan pembuktiannya. penelitian ini bersifat normatif
  yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaedah hukum, peraturan hukum
  perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian dilakukan dengan meneliti
  bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh karena itu penelitian ini
  berfokus pada jenis penelitian pustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, masih banyak
  terdapat tanah hak barat salah satunya yaitu tanah bekas Eigendom Verponding yang
  sejak berakhirnya masa konversi, belum juga melakukan konversi sehingga belum
  mempunyai sertifikat. Namun tanah Eigendom Veponding yang belum melakukan
  konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikan, tapi tidak
  melalui konversi lagi melainkan melalui pengajuan hak baru pada kantor Badan
  Pertanahan Nasional (BPN) dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan
  oleh pejabat seperti kepala kecamatan/kelurahan wilayah setempat. Dari Surat
  keterangan pejabat tersebut dapat dijadikan alas hak untuk mengajukan permohonan
  hak atas tanah (sertifikat), dan diakui oleh pertanahan. Oleh karena itu diakui
  sebagai alas hak maka tentu saja bernilai sebagai alat bukti karena dikeluarkan
  oleh pejabat umum.